Oleh: macandunia | 16 52008pUTC11bUTCFri, 07 Nov 2008 22:37:30 +0000 2008

OTAK-ATIK KORUPSI ALA OPERANT CONDITIONING

OTAK-ATIK KORUPSI ALA OPERANT CONDITIONING

Sesuatu yang dibiasakan lama-lama akan menumpuk menjadi gundukan keunggulan dalam sejarah kehidupan manusia. Tengoklah misalnya orang Jepang yang terbiasa bekerja keras terbukti unggul dalam etos kerja. Untuk kali ini benar juga pendapat mas Aristoteles, yang bunyinya “keunggulan bukanlah suatu pekerjaan sekali jadi, melainkan sebuah kebiasaan”. Begitu juga dengan korupsi yang menjadi tren tersendiri di semua jajaran lembaga di Indonesia. Sehingga tak heran kalau kemudian Indonesia “unggul” dengan korupsinya.

Budaya korupsi pun terjadi di badan kepolisian Indonesia. Tentunya ini bukan suatu hal yang commensense belaka karena ada bukti otentik yang dapat menjelaskan keberadaan penyakit ini. Salah satu skripsi mahasiswa PTIK yang meneliti geliat korupsi pada saat rekrutmen calon bintara polri membuktikan adanya tarif yang harus dibayar demi memperlancar jalannya proses menjadi polisi.

Ketika bukti sudah jelas tak pantas rasanya jika membombardir kepolisian dengan kritik yang bertubi-tubi. Sehingga yang perlu dipikirkan lebih lanjut adalah bagaimana cara untuk mereduksi tingkat korupsi. Dalam kesempatan ini, penulis memberikan usulan pemikiran khususnya dari sudut pandang psikologi tentang peminimalisiran tindak korupsi. Peminimalisiran tingkat korupsi dispesifikkan pada proses rekrutmen calon polisi. Kenapa harus rekrutmen? Karena inilah awal dari rentetan korupsi yang terjadi selanjutnya baik di lembaga pendidikannya maupun ketika kerja. Gubernur PTIK Farouk Muhammad mengungkapkan bahwa salah satu pemicu tindakan korup di tubuh kepolisian adalah pada saat proses perekrutan. Tentunya sebelum mengotak-atik korupsi dengan pisau psikologi, perlu kiranya menjelaskan sekelumit lika-liku yang dilalui calon polisi pada saat rekrutmen.

Sekelumit tentang rekrutmen

Rekrutmen calon polisi dalam akademi kepolisian dilalui dengan beberapa proses, mulai dari tes tertulis, tes wawancara, sampai kepada pantukhir (panitia penentuan akhir). Pantukhir meliputi pengecekan sikap, tampang, performance, kecakapan, dan bentuk tubuh. Pantukhir merupakan bagian terakhir yang akan menentukan lulus tidaknya calon polisi. Inilah titik rawan terjadinya korupsi dan kolusi1. Oknum polisi akan menawarkan “jasanya” kepada peserta untuk menjamin kelulusan yang tentunya menggunakan uang pelicin. Tak jarang pula terdapat titipan dari pejabat Polri untuk meluluskan anaknya dalam seleksi. Karena kuatnya budaya paternalistik maka titipan anak polisi itu dapat lulus pada proses rekrutmen walaupun mungkin kurang memenuhi persyaratan. Di samping itu, masyarakat pun mendukung pola “rekrutmen ajaib” ini sehingga orang tua calon polisi rela merogoh koceknya untuk membayar biaya lulus seleksi anaknya memasuki Akpol. Masyarakat (orang tua) yakin uang itu akan kembali dalam jumlah yang lebih banyak lagi dalam kesempatan selanjutnya (misal ketika menjabat).

Penjelasan tentang rekrutmen di atas menjadi dasar dalam menentukan pola aplikasi teori psikologi untuk membentuk tingkah laku polisi dari korupsi menuju polisi yang bersih.

Aplikasi Psikologi

Psikologi sebagai ilmu yang mengklaim ahli dalam bidang pembentukan tingkah laku manusia mempunyai salah satu teori yang cukup manjur dalam modifikasi tingkah laku manusia yaitu Operant conditioning. Operant conditioning menganut 2 prinsip yang cukup simple, punishment dan reinforcement (Wittig.1981). inti dari punishment adalah pemberian hukuman untuk menghilangkan tingkah laku yang diinginkan. Yang hendak dipunish adalah perilaku korupsi pada saat proses rekrutmen. Sedangkan prinsip reinforcement adalah mendukung tingkah laku yang diinginkan supaya menetap atau semakin meningkat, dalam hal ini adalah tingkah laku jujur dan bersih dari calon polisi dan panitia rekrutmen.

Punishment terbagi 2, yaitu positive punishment dan negative punishment. Dalam positive punishment, terdapat pemberian unpleasant stimulus atau aversive stimulus untuk menurunkan respon. Positive punishment bisa dilaksanakan melalui pemaksaan pengakuan perbuatan salah dari oknum polisi yang melakukan kolusi/korupsi pada saat rekrutmen di hadapan semua angkatan baik secara lisan maupun tulisan. Konsekuensinya, oknum polisi akan merasa sangat malu dan merasakan tidak enaknya disaksikan sebagai seorang yang bersalah (aversive stimulus) sehingga diharapkan akan terjadi penurunan tingkat korupsi/kolusi pada diri polisi tersebut. Proses pelibatan publik (televisi, surat kabar, radio) akan sangat berguna karena secara tidak langsung polisi yang lain akan mengetahui betapa tidak enaknya diberi punishment akibat tindakan korupsi dan kolusi. Sedangkan negative punishment dialami ketika terjadi penghilangan atau pemindahan stimulus yang diinginkan untuk menurunkan tingkat respon. Negative punishment dengan harapan menurunnya tindakan korupsi/kolusi dapat ditempuh dengan cara menghambat kenaikan pangkat. Punishment berupa hambatan kenaikan pangkat akan menakutkan bagi para polisi yang lain karena hal ini akan menghambat perjalanan karir ke depan.

Prinsip reinforcement, salah satunya adalah positive reinforcement, terjadi ketika penambahan stimulus tertentu menyebabkan respon menetap atau bertambah. Pemberian positive reinforcement dapat dilakukan melalui pemberian reward (hadiah) kepada calon polisi yang bersih dan tidak berkolusi dengan oknum polisi. Reward dapat berupa beasiswa, pemberian gelar “moral berprestasi” dimana hal ini dapat meningkatkan perilaku bersih dan menjadi motivator bagi polisi yang korup untuk mendapatkan reward yang berhaga.

Pemberian reward dan punishment dapat dilakukan melalui metode token economies, aplikasi prinsip ini misalnya dapat dilihat melalui adanya pemberian kupon ketika sudah berbelanja di atas harga x, setelah 10 kupon terkumpul dapat ditukarkan dengan mug cantik. Begitu juga dalam proses rekrutmen, jika terbukti melakukan praktek kolusi dan korupsi maka polisi atau calon polisi akan mendapatkan kartu peringatan warna merah. Jika kartu peringatan yang didapat sampai berjumlah 5 maka konsekuensinya polisi tersebut bisa dikeluarkan dari akademi kepolisian. Pelaksanaan punishment berupa pengeluaran dari akademi kepolisian akan menjadi bumerang dan membuat para polisi berpikir seribu kali untuk melakukan tindak pidana korupsi dan kolusi.

Namun demikian, teori tinggallah teori ketika fakta tak mampu berbicara.. Bisa jadi pelaksanaannya akan sangat sulit karena mungkin mengubah kebiasaan adalah suatu proses yang cukup panjang serta membutuhkan kesungguhan dan keteguhan hati. Tapi apa salahnya mencoba dan berusaha semaksimal mungkin? Selamat mencoba, semoga polisi indonesia jaya.

1 Hundarsono.2004. Penyelenggaraan Rekrutmen Bintara POLRI oleh Biro Personel Polda Jatim (skripsi). Jakarta : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

di Posting: 8 November 2008


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: