Oleh: macandunia | 16 32008pUTC11bUTCWed, 05 Nov 2008 07:58:31 +0000 2008

Rekontruksi Sistem Ekonomi, Menuju Indonesia Yang Sejahtera

REKONSTRUKSI SISTEM EKONOMI, MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
Oleh: Yudi Hermawan, S.Psi
Indonesia akan menjadi negara yang besar, karena negeri ini mempunyai sumber daya alam yang melimpah, lahan yang luas, lautan yang luas, dan lahan yang sangat subur. Selain itu keanekaragaman hayati juga menambah kaya negeri ini. Penduduknya banyak dan beraneka ragam kebudayaan yang bernilai tinggi, menambah keunikan tersendiri. Mempunyai sejarah peradaban yang membanggakan
Pada abad ke-7 masa kejayaan kerajaan sriwijaya, abad ke-14 masa kejayaan kerajaan majapahit. Abad 21 menjadi masa kejayaan siapa…? hal ini akan mengundang pertanyaan yang besar.
Mari kita lihat bagaimana kondisi bangsa Indonesia saat ini yang dulunya pernah mendapat kejayaaan. Realitas bangsa Indonesia kini sangatlah menyedihkan, bencana terjadi disana sini, kemiskinan merajalela, busung lapar dimana-mana, banyak anak bangsa yang putus sekolah. Hal ini masih ditambah dengan beban kehidupan yang semakin berat, dengan dinaikkannya BBM oleh pemerintah tahun 2005 lalu. Sebagian kalangan masyarakat merasa keberatan terhadap hal ini. Karena kebijakan yang ada saat ini, banyak didasarkan pada kepatuhan atas ajaran yang tertuang dalam ideologi neo-liberalisme. Yang terpokok dari ideologi neo-liberalisme adalah dikarantinanya peran sosial negara dan menjadikan pasar bebas sebagai kiblat dari semua transaksi ekonomi. Kecenderungan ini membawa akibat serius bagi kehidupan mayoritas rakyat yang masih berada dalam krisis dan kemiskinan.
Dalam Sejarah tentang pergerakan modal tak lagi ditatap sebagai soal ekonomi semata akan tetapi juga ditinjau dari sudut politik, sosial bahkan persentuhannya dengan keyakinan agama. Dinamika konflik antara modal dengan negara saat ini menemukan babak baru dan melaluinya beberapa teori perubahan sosial. Antony Giddens menyatakan kalau modernitas disangga oleh kekuatan kapitalisme, negara dan bangsa ditopang oleh organisasi militer dan industrialisasi. Kapitalisme membawa dunia pada sistem perekonomian yang tunduk pada norma serta aturan pasar.
Terlepas dari hal diatas mari kita teropong kembali perekonomian kita. Pada tahun 1997 negeri kita mengalami krisis moneter yang begitu hebat. Waktu itu IMF memiliki peran yang penting di Asia dan mencoba ikut memecahkan masalah krisis tersebut. Salah satu program IMF yang populer dinamakan dengan SAP {Structural Adjusment Program) yang didasarkan atas keyakinan bahwa sektor swasta lebih efektif, dinamis dan bereaksi lebih baik terhadap ekonomi pasar daripada sektor pemerintah. Karenanya IMF selalu mendorong setiap negara untuk berintegrasi dalam pasar dunia melalui beberapa kebijakan, diantaranya :
  • Pertama menurunkan nilai tukar mata uangnya agar lebih kompetitif.
  • Kedua mengurangi hambatan-hambatan perdagangan sehingga mendorong industri lokal lebih kompetitif dalam menghadapi produk impor yang lebih murah.
  • Ketiga memberikan insentif ekspor seperti keringanan pajak dan subsidi keuangan.
  • Keempat merangsang investasi asing dengan menciptakan wilayah perdagangan bebas atau memberikan pembebasan pajak. Mulai saat itulah indonesia terjebak dalam lilitan hutang dan menyebabkan kebangkrutan negara. Sampai-sampai kita berpikir sebenarnya penguasa kita siapa? IMF atau AS kah. Yang jelas pemerintah tak berdaya menghadapi keduanya.
Kalau kita lihat pada APBN tahun 2002-2004 maka pengeluaran rutin pemerintah paling tinggi adalah untuk pembayaran bunga hutang. Pada tahun 2002 APBN negara kita mengalokasikan dana untuk pembayaran bunga utang cukup besar, baru subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Tahun 2003 pembayaran bunga hutang juga masih cukup besar, walaupun sudah dikurangi persentasinya. Baru pada tahun 2004 subsidi jumlahnya paling banyak disusul pembayaran bunga utang, dan belanja rutin lainnya. Sedangkan pada APBN 2006 adapun alokasi dana yang digunakan adalah :
  1. Pemerintah pusat…………………………………………………………….Rp 427,6 Trilyun
    • Belanja Pegawai……………………………………………………..Rp 79,9 Trilyun
    • Belanja Barang……………………………………………………….Rp 55,2 Trilyun
    • Belanja Modal………………………………………………………..Rp 63,3 Trilyun
    • Pembayaran Bunga Utang………………………………………..Rp 76,6 Trilyun
    • Subsidi…………………………………………………………………Rp 79,5 Trilyun
    • Bantuan Sosial………………………………………………………Rp 36,9 Trilyun
    • Bantuan Belanja Lain………………………………………………Rp 36,5 Trilyun
  2. Pemerintah daerah………………………………………………………….Rp 220,1Trilyun
Data ini diperoleh dari UU No.13/2005 Tentang APBN 2006. tapi sayang dalam pengalokasiannya terjadi banyak kebocoran, sehingga menambah kerugian negara dan semakin menyengsarakan rakyat.
Hal ini sangat ironi kalau dilihat, negara yang kaya raya tetapi rakyatnya miskin raya. Padahal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk melindungi setiap warga negaranya, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Tetapi fakta yang terjadi adalah jauh dari amanat yang diembankan 0leh UUD 1945, jadi boleh dikatakan pemerintah melanggar pembukaan UUD 1945, buktinya antara lain :
  1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional.
  2. Rendahnya kualitas SDM kita.
  3. Tingginya angka pengangguran.
  4. Kurangnya akses untuk kepada pelayanan publik.
  5. Negerinya kaya, rakyatnya miskin, negara banyak hutang.
  6. Negerinya subur, rakyatnya kurang bergizi dan busung lapar, negara banyak ngimpor dan tidak berdaya lawan flu burung.
  7. Jumlah orang miskin meningkat tajam, tahun 2003 jumlah orang miskin 37,3 juta (17,2%), tahun 2004 36,1 Juta (16.7%), tahun 2005 40,0 juta (18,6%). Kenaikan kemiskinan akibat dari konsekuensi dinaikkannya BBM hasil sensus BPS, dilain pihak pemerintah dan LPEM memproyeksikan turun 2,38 %.
Intinya dari segala permasalahan diatas hutang luar negeri dan intervensi asing sangat merugikan perekonomian bangsa kita. Oleh karena itu, mari kita kuatkan indepedensi ekonomi bangsa agar tidak mudah di intervensi oleh pihak asing. Kita galang kekuatan ekonomi kerakyatan kita, yang sesuai dengan pasal 33 yang menjadi dasar Demokrasi Ekonomi kita. Produksi dikerjakan oleh semua pihak untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan. Bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas Demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak yang tertindas. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang-seorang .
di Posting : 5 November2008

Responses

  1. Bagaimana dengan penggunaan sistem mata uang alternatif? Dinar emas misalnya untuk menggantikan dollar. Karena meski di Amerika terjadi krisis finansial, justru yang menguat dollarnya sedangkan rupiah menjadi tidak berharga. Aneh, tapi ini kenyataan. Harga tiket ke Cairo menjadi tidak terjangkau.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: